Belajar memberkati orang jika engkau mau diberkati orang

PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN PENEMPATAN SURAT BERHARGA

Penggunaan Dana
(1) Non‐Earning Assets (UnloanableFund= Aktiva Tidak
Produktif = yang tidak Menghasilkan)
Non-Earning Assets atau disebut juga unloanable funds
(aktiva tidak produktif) disini adalah alokasi dana yang
tidak menghasilkan pendapatan bagi bank:
a) Primary Reserve
• Saldo Kas
• Saldo Kas pada Bank Indonesia
b) Aktiva tetap dan Inventaris
• Pengadaan/pembelian aktiva tetap,
seperti:
o Aktiva Tidak Bergerak (tanah,
gedung, rumah dinas, dll)
o Aktiva Bergerak (kendaraan,
computer, inventaris kantor, dll)
• Persediaan barang habis sekali pakai
o Barang cetakan
o Kertas fotocopy, paper clips,dll
(2) Earning Assets (LoanableFund= Aktiva Produktif = yang
Menghasilkan)
Earning assets atau disebut dengan loanable funds
(aktiva produktif) yang dimaksudkan disini adalah
semua penggunaan dana dalam rupiah dan valuta
asing yang ditujukan untuk komersial, menghasilkan
pendapatan bagi bank sesuai dengan fungsi
alokasinya, dengan rincian sebagai berikut:
a) Secondary reserve
• Penempatan pada Bank Indonesia
• Giro pada bank lain
• Penempatan dana pada bank lain
• Surat berharga yang dimilikinya
b) Kredit yang diberikan
c) Pendapatan yang masih akan diterima
d) Biaya dibayar dimuka
e) Tagihan dan kewajiban akseptasi
f) Investasi
2. Dilihat dari Sisi Prioritas Penggunaan (Use of Funds by Priority)

a) Prioritas Pertama : Penggunaan dana untuk primary reserve
Prioritas pertama ini digunakan untuk memenuhi kewajiban
pemeliharaan/penyediaan likuiditas wajib minimum untuk
keperluan operasi bank sehari‐hari termasuk untuk memenuhi
semua penarikan simpanan dan permintaan kredit oleh
nasabah. Disamping itu primary reserve ini digunakan untuk
menyelesaikan kliring antar bank dan kewajiban lainnya yang
harus segera dibayar. Primary reserve ini terdiri dari:
• Uang kas yang ada dalam bank
• Saldo rekening pada bank sentral,dan bank-bank
lainnya
• Warkat-warkat yang ada dalam proses penagihan
b) Prioritas Kedua : Penggunaan dana untuk secondary reserve
c) Prioritas Ketiga : Penggunaan dana untuk Loan
d) Prioritas Keempat: Penggunaan dana untuk Investasi

Sumber : http://esutomo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/11327/VII+Sumber+Dan+Penggunaan+Dana+Bank.pdf

Gambaran Umum Laporan Keuangan Pada Bank. – Komponen Laporan Keuangan Bank(Neraca,Laporan Laba Rugi,Laporan Aktiva Produktif,Laporan Komitmen & Kontigensi,Rasio Keuangan)

GAMBARAN UMUM EVALUASI KINERJA INTERMEDIASI KEUANGAN

 Tujuan Manajemen Lembaga Keuangan secara umum: 1. Kelangsungan hidup, 2. Memaksimumkan kekayaan para pemegang saham, 3. Memaksimumkan nilai LK, & 4. Memaksimumkan keuntungan.
 Untuk menguji apakah suatu Manajemen LK pada periode tertentu sudah mengarah pada pencapaian tujuannya, maka diperlukan suatu evaluasi kinerjanya.

GAMBARAN UMUM EVALUASI KINERJA INTERMEDIASI KEUANGAN
 Untuk menguji kinerja lembaga keuangan, informasi yang digunakan adalah informasi keuangan pada laporan keuangan (LK) FI.
 Ada berbagai macam ukuran untuk mengeva-luasi kinerja FI: 1. Analisis rasio keuangan (analisis LK), & 2. Analisis Camel (capital, aset, management, equity, and liquidity).
Ukuran terakhir atas kinerja FI adalah nilai sahamnya di pasar modal (tujuan LK kedua).

GAMBARAN UMUM EVALUASI KINERJA INTERMEDIASI KEUANGAN
 Tujuan analisis LK: digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan FI.
 Arti penting pengukuran kinerja FI:
 1. Manajemen membutuhkan dasar pertimbang-an (kinerja keuangan periode sebelumnya) untuk membuat keputusan di masa mendatang;
 2. Para investor membutuhkan informasi tentang kinerja FI untuk membuat keputusan investasi pada FI ybs.

GAMBARAN UMUM EVALUASI KINERJA INTERMEDIASI KEUANGAN
 3. Pihak2 lain yang berkepentingan dengan FI membutuhkan informasi tentang kinerja FI, seperti nasabah, kreditor, pemerintah, dsb.
 4. Aktivitas merger & akuisisi dalam FI, menuntut FI yang akan melakukannya untuk mendalami tentang kinerja FI sasaran.

GAMBARAN UMUM EVALUASI KINERJA INTERMEDIASI KEUANGAN
 Metode tolok ukur untuk …
Baca artikel penuh » http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/gambaran-umum-laporan-keuangan-pada-bank-komponen-laporan-keuangan-bankneracalaporan-laba-rugilaporan-aktiva-produktiflaporan-komitmen-kontigensirasio-keuangan/

LAPORAN KEUANGAN BANK
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu bank pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bank tersebut. Laporan keuangan bank adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
Pada umumnya laporan keuangan bank terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan laporan rugi laba memperlihatkan hasil- hasil yang telah dicapai oleh bank serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BANK
1. Neraca
Neraca atau laporan posisi keuangan (bahasa Inggris: balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:
• aset = liabilitas + ekuitas
2 . Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi (Inggris:Income Statement atau Profit and Loss Statement) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.
Unsur-unsur laporan laporan laba rugi biasanya terdiri dari:
• Pendapatan dari penjualan
o Dikurangi Beban pokok penjualan
• Laba/rugi kotor
o Dikurangi Beban usaha
• Laba/rugi usaha
o Ditambah atau dikurangi Penghaslan/beban lain
• Laba/rugi sebelum pajak
o Dikurangi Beban pajak
• Laba/rugi bersih

3. Laporan Kuantitas Aktiva Produktif
Laporan kuantitas aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan

4. Ratio Keuangan
rasio keuangan adalah perbandingan antara dua/kelompok data laporan keuangan dalam satu periode tertentu, data tersebut bisa antar data dari neraca dan data laporan laba rugi. Tujuannya adalah memberi gambaran kelemahan dan kemampuan finansial perusahaan dari tahun ketahun. Jenis-jenis analisa rasio keuangan adalah :
a. Rasio Likuiditas
Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ada 3 (tiga) macam rasio likuiditas yang digunakan, yaitu :
• 1) Current Ratio
• 2) Acid Test Ratio
• 3) Cash Position Ratio
b. Rasio Solvabilitas
Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang). Ada 4 (empat) rasio solvabilitas yang digunakan. yaitu :
• 1) Total Debt To Equity Ratio
• 2) Total Debt To Total Assets Ratio
• 3) Long Term Debt To Equity
• 4) Long Term Debt To Total Assets
c . Rasio Profitabilitas
Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Ada 4 (empat rasio profitabilitas yang digunakan, yaitu :
• 1) Return On Equity (ROE)
• 2) Return On Assets (ROA)
• 3) Net Profit Margin
• 4) Gross Profit Margin

lembaga keuangan :
lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya
kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya;
yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan
lembaga keuangan nonbank (financial institution)
Pengertian Formal Lembaga Keuangan
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990
tentang Lembaga Keuangan
“Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan
penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat
terutama guna membiayai investasi perusahaan”
bank adalah lembaga perantara keuangan yang menerima deposito dan saluran tersebut deposito ke dalam kredit kegiatan, baik secara langsung atau melalui pasar modal . A bank connects customers with capital deficits to customers with capital surpluses . Sebuah bank menghubungkan pelanggan dengan defisit modal untuk pelanggan dengan surplus modal .
Definisi, Fungsi dan Peranan Bank Umum dalam Perekonomian
Posted on September 23, 2009 by Putra

bankPara ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizikan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depositori. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga disebut sebagai bank umum pencipta uang giral.
Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 :

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.“

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menujukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Jenis-jenis Bank:
Bank dilihat dari segi kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa-siapa yang memiliki bank tersebut.kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

a.Bank milik pemerintah

bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
contoh bank-bank milik pemerintah indonesia dewasa ini antara lain :

=> Bank Negara Indonesia 46(BNI)
=> Bank Rakyat Indonesia(BRI)
=> Bank Tabungan Negara(BTN)
=> Bank Mandiri

disamping itu terdapat pula Bank Pemerintah Daerah(BPD)terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi.
Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan.contoh BPD yang ada dewasa ini adalah :

=> BPD DKI Jakarta
=> BPD Jawa Barat
=> BPD Jawa Tengah
=> BPD DI.Yogyakarta
=> BPD Riau
=> BPD Sumsel
=> BPD Jawa Timur
=> BPD Sulsel
=> BPD Bali
=> BPD NTB
=> BPD Papua dan
=> BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional
merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.hal ini dapat diketahiu dari akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya.
begitu pula dengan pembagian keuntungannya untk keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.
contoh bank milik swasta nasional antara lain :

=> Bank Bumi Putra
=> Bank Central Asia
=> Bank Danamon
=> Bank Internasional Indonesia
=> Bank Lippo
=> Bank Mega
=> Bank Muamalat
=> Bank Niaga
=> Bank Permata
=> dan bank swasta lainnya

c.Bank milik koperasi

merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia(Bank Bukopin)

d. Bank milik asing

merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing(luar negeri) di indonesia.bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri,baik milik swasta asing atau pemerintah asing.
contoh bank asing antara lain :
=> ABN AMRO Bank
=> Bank of America
=> Bank of Tokyo
=> Bangkok Bank
=> City Bank
=> Chase Manhattan Bank
=> Deutsche Bank
=> European Asian Bank
=> Hong KOng Bank
=> Standard Chartered Bank

e. Bank milikn campuran

merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh 2 belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya,kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.
komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga indonesia.
contoh bank campuran antara lain :

=> Bank Finconesia
=> Bank Merincorp
=> Bank PDFCI
=> Bank Sakura Swardana
=> Ing Bank
=> Inter pasifik Bank
=> Mitshubishi Buana Bank
=> Paribas BBD Indonesia
=> Sumitomo Niaga Bank
=> Sanwa Indonesia Bank

PERAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS KEUANGAN

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

A. Pengertian Manajemen Dana Bank

Bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito sangatlah penting. Dalam penglolaan sumber dana di mulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini di kenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perncanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpuan dana yang yang ada di masyarakat.

Manajemen Pasiva adalah Suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Pendekatan manajemen pasiva dalam perbankan dewasa ini adalah berkaitan erat dengan sisi penggunaannya di sisi assets, jadi tidak dapat dipisahkan antara bagaimana mendapatkan dana dari pihak ketiga dan kemudian mengoptimalkan dana yang dihimpun tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.
Sisi passiva dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu : dana pihak pertama yang bersal dari pemilik dan laba bank, dana pihak kedua yang dapt diperoleh melalui pasar uang serta dana pihak ketiga yaitu dana yang bersal dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, setoran jaminan serta kewajiban lainnya yang segera dibayar.
# Gambaran Umum Kegiatan Usaha Bank
* Menghimpin Dana (Funding)
Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan
* Menyalurkan Dana (Leanding)
Kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman (kredit)
* Memberikan Jasa-Jasa Lain (Service)
Kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan.
# Pengertian Dan Sifat Dana Bank
Dana Bank adalah Sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai bank dalam kegiatan operasionalnya.
# Sifat Dari Sumber Dana
* Loanable funds
Dana tersebut dapat disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau surat berharga.
* Unloanable funds
Dana yang hamya bias digunakan sebagai primary reserve.
* Equity funds
Dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap.
# Sumber Dana Bank :
* Dana Intern adalah Dana yang bersumber dari dalam bank.
Contoh: modal inti ,, Modal pelengkap
* Dana Ektern adalah dana yang berasal dari masyarakat luas.
Contoh: Giro ,, Tabungan(Saving deposit) ,, Deposito
* Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.
Contoh: Pinjaman antar bank Pinjaman dari bank-bank luar negeri.
# Komponen Umum Manajemen Sumber Dana Bank
* Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.
Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan sistem ‘dorong dan tarik’ (push and pull). Suatu cek adalah transaksi ‘tarik’: menunjukkan cek akan menyebabkan bank penerima pembayaran mencari dana ke bank sang pembayar yang jika tersedia akan menarik uang tersebut. Jika tidak tersedia, cek akan “terpental” dan dikembalikan dengan pesan bahwa dana tak mencukupi. Sebaliknya, giro adalah transaksi ‘dorong’: pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana dari akun yang ada dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran dapat mengambil uang tersebut. Karenanya, suatu giro tidak dapat “terpental”, karena bank hanya akan memproses perintah jika pihak pembayar memiliki daya yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun ini juga berarti pihak pembayar tidak mendapatkan keuntungan dari “float”.
# Definisi utang menurut FASB, concepts No. 3 adalah:
Pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu.
* Utang Dikelompokkan Menjadi Dua, Yaitu:
1. utang jangka pendek
2. utang jangka panjang
Pengelompokkan utang didasarkan pada jangka waktu pembayaran utang. Namun siklus usaha perusahaan berbeda-beda, batasan yang digunakan berubah (Baridwan, 2000):
* Utang Jangka Panjang
Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi (1 th) dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Pembayaran dilakukan dengan kas namun dapat diganti dengan asset tertentu. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas. Pada akhir perioda akuntansi bagian tertentu dari hutang jangka panjang berubah menjadi hutang jangka pendek. Untuk itu harus dilakukan penyesuaian untuk memindahkan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo menjadi hutang jangka pendek.
* Timbulnya Hutang Jangka Panjang
Saat skala operasional perusahaan berkembang atau dalam membangun suatu perusahaan dibutuhkan sejumlah dana. Dana yang diperlukan untuk Investasi dalam aktiva tetap yang akan memberikan manfa’at dalam jangka panjang sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau dengan menambah modal. Dalam hal ini perusahaan memiliki dua pilihan yaitu menarik hutang jangka panjang misalnya obligasi atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.
Ada beberapa kelebihan menarik hutang jangka panjang melalui obligasi dibanding menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.
1. Keuntungan menarik obligasi
Pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen.
2. Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding deviden yang harus dibayarkan kepada pemegang saham.
3. Bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak sedangkan deviden adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
Sebaliknya juga terdapat hal yang kurang menguntungkan antara lain :
1. Bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian
2. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusagaan.
* Jenis Hutang Jangka Panjang
Secara garis besar hutang jangka panjang digolongkan pada dua golongan yaitu :
1. Hutang Hipotik : Hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harta tetap. Dalam penjanjian disebutkan harta peminjam yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan hutang.
2. Hutang Obligasi : Hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi. Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga pertahun, tanggal pelunasan obligasi dan ketentuan lain sesuai jenis obligasi tersebut.
* utang jangka pendek
Suatu kewajiban akan dikelompokkan sebagai utang jangka pendek apabila pelunasannya akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru.
* Utang Jangka Pendek Yang Sudah Pasti
Utang jangka pendek dikatakan sudah pasti bila memenuhi dua syarat:
1. Kewajiban untuk membayar sudah pasti, artinya sudah terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar
2. Jumlah yang harus dibayar sudah pasti.
* Yang termasuk utang jangka pendek adalah
1. Utang dagang dan utang wesel
2. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu
3. Utang dividen
4. Uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali
5. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga
6. Utang biaya
7. Utang bonus
8. Utang gaji dan upah
9. Pendapatan yang diterima dimuka
* UTANG DAGANG & UTANG WESEL
• Timbul dari pembelian barang atau jasa dan dari pinjaman jangka pendek
• Pencatatan utang memperhitungkan barang yang dibeli yang masih dalam perjalanan dengan mempertimbangkan syarat pengirimannya
* Modal
Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting.
Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, misal modal fisik, dapat dicapai dengan uang atau modal finansial. Jadi di bawah kata “modal” berarti cara produksi.
* Tabungan
Tabungan adalah simpanan uang di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Tinjauan Mengenai Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Sebagai bahasa bisnis akuntansi menyediakan
cara untuk menyajikan dan meringkas kejadian-kejadian bisnis dalam bentuk
informasi keuangan kepada pemakainya. Read the rest of this entry »

Model design data base ERD

 

 

 

 

 

ENTITAS RELATIONSHIP DIAGRAM

(ERD)

 

Definisi Entity Relational Diagram (ERD)

 

Penyajian data dengan menggunakan Entity dan relationship Read the rest of this entry »

Persoalan terbesar yang dihadapi bangsa dewasa ini adalah adanya kecenderungan kearah disintegrasi bangsa. Ketika ikrar berbangsa, beratanah air dan berbahasa satu mulai pudar, seiring dengan berkembangnya primordialisme yang sempit dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Maka sumpah pemudapun nyaris tinggal slogan.

Berbagai persoalan yang berbau sara dan tindak kekerasan merupakan isue aktual sehari hari dari masyarakat yang sedang sakit, dimana kriminalitas tidak lagi dianggap sekedar masalah sosial tetapi menjadi komoditi yang menguntungkan dalam memperbesar oplah, seiring moto “The bad news is good news” Quo vadis! Kata orang Yunani, mau dibawa kemana bangsa ini? Sebab tegak atau runtuhnya suatu negara ditentukan oleh kemampuan dari bangsa itu sendiri dalam mengekspresikan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang terhormat, dimana rasa aman bukanlah kemewahan dan kerukunan menjadi bagian dari kohesifitas bangsa yang harus diperjuangkan baik dari ancaman luar maupun gangguan dari dalam. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara ini merupakan tanggung jawa semua warga negara, paling tidak undang-undang telah mengamanatkan demikian.

Persoalannya, apakah kesadaran ini telah menjiwai seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, yang nota bene awam dan menganggap pertahanan keamanan merupakan tanggung jawab TNI dan Polri belaka?. Lalu apakah ada upaya yang cukup dari para wakil rakyat untuk mensosialisasikan undang-undang tentang pertahanan kepada seluruh rakuyat?. Dan apakah wacana yang berkembang tentang philosofi pertahanan itu sendiri sudah tepat?, atau perlukan pertahanan keamanan negara ini dirumuskan dalam sebuah kerangka ilmiah sebagai “manajemen pertahanan keamanan negara”? disamping perlunya melihat manajemen pertahanan keamanan negara itu sendiri sebagai suatu sistem yang uth. Nampaknya masih memerlukan kontemplasi dan dapat menjadi wahana diskusi yang menarik.

Padahal aset terpenting yang menjadi modal utama tegaknya bangsa dan negara ini adalah adanya kesadaran untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu yang melahirkan semangat nosionalisme. Semangat ini begitu mengkristal dimasa lalu dibawah pesona retorik presiden Soekarno, dan dipertahankan di era Presiden Soeharto dengan sebuah konsep tentang SARA, sekalipun dengan cara yang berbeda, tapi harus diakui bahwa konsep ini sangat efektif dan mampu meredam bebagai gejolak kearah disintegrasi bangsa selama berpuluh tahun. Terlepas dari upaya upaya represif yang dilakukannya dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, tapi sekaligus memberikan konstribusi terhadap lahirnya era reformasi, walaupun “eforia demorasi” dengan berbagai dampak yang menyertainya menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari, yaitu ketika kemokrasi diartikan sebagai kebebasan untuk berbuat justru mengikis sedikit demi sedikit rasa kesatuan dan persatuan sebagai sebuah bangsa.

Barangkali wacana tentang pertahanan keamanan yang dikembangkan oleh para penyelenggara negara selama ini diperlu dikaji ulang, hal ini juga dinyatakan oleh Dirjen Srahan Mayjen sudrajat dalam penataran Manajemen Strategic yang diselenggarakan Badan Diklat Dephan Januari lalu. Karena pertahanan dan keamanan seolah0olah dianggap dua hal dan tanggung-jawab yang berbeda, dimana yang satu menjadi tanggung jawab TNI dan lainnya menjadi tanggung jawab Polri. Dan hal ini menjadi jelas dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000, yang menetapkan TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan sedangkan Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana konsep tertahanan negara dimaksudkan untuk menangkal dan mengatasi segal bentuk ancaman dari luar negeri. Sekalipun dikatakan kedua pihak dapat saling berkoordinasi dalam arti saling membantu dengan prosedur tertentu, akan tetapi filosofi yang terkandung dari makna pertahanan yang berorientasi terhadap ancaman dari luar dan keamanan yang berorientasi terhadap ancaman dari dalam, tidak dapat menutupi perbedaan tersebut yang mengandung konsekwensi siapa bertanggung jawab terhadap apa. Dan dalam wacana ini rakyat pada umumnya seolah-olah tidak dilibatkan.

Pada Undang-undang pertahanan negara mengisyaratkan dengan tegas bahwa hakekat pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Dan persepsi salah ini menjadi semakin lengkap karena orang-orang yang berkompeten untuk mensosialisasi undang-undang tersebut terlalu sibuk dalam hiruk pikuk dunia politik yang akan menentukan eksistensi mereka di tahun 2004 mendatang. dan lebih tertarik untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat kedutaan yang ada di luar negeri yang apapun alasannya rasanya menjadi terlu naif, dimana bekerja sambil rekreasi ini telah menjadi karakter fenomenal sejak jaman orde baru. Itu sebabnya sidang-sidang di gedung DPR lebih sering kosong atua tidak mencapai kuorum karena anggota  dewan yang terhormat lebih suka rapat di hotel mewah disamping adanya alasan lain yang lebih politis tentunya. disamping itu pola Recruitment komponen pertahanan negara yang dilaksanakan sudah jauh menyimpang dari tujuan semula sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 1 tentang Prajurit ABRI maupun UU No. 3 th. 2000 tentang pertahanan negara. Dimana Wajib Militer (wamil) sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab masyarakat dalam bela negara, hanya dijadikan alternatif pencarian lapangan kerja yang “nota bene” bukan menjadi rahasia umum membutuhkan biaya tertentu. Lalu apa yang dihasilkan selain semangat patriotisme keinginan untuk membela negara?, tidak lain perhitungan cost dan benevit yang berakibat terjadinya krisis moral bagi para taruna sebagai akibat adanya tuntutan investasi yang harus kembali. Sekali lagi tentu tidak semua berfikir demikian, tapi paling tidak turut memberikan justifikasi terhadap phenomena tersebut.

Namun demikian tentu saja, krisis ekonomi merupakan muara dari semua permasalahan tersebut. Kesenjangan yang semakin jauh antara sikaya dan simiskin, kebijaksanaan pemerintah yang dianggap tidak memihak masyarakat lapis kebawah, tuntutan kebutuhan untuk bertahap hidup, serta semakin langkanya lapangan kerja bagi para kerah bitu, dan sebagainya, menyebabkan orang semakin impulsif dan mudah terprofokasi.

Malangnya “krisis” itu sendiri sering terjadikan komoditi politik para penyelenggara negara, dimana kebijaksanaan yang tidak populer serta merta menjadi momentum untuk memantapkan eksistensi mereka dalam meyongsong pemilu 2004, yang tentunya tidak mengherankan apabila ujung-ujungnya adalah tuntutan untuk mundur. sementara kelompok lain menanggapinya sebagai sebuah upaya dari kelompok “Post power sindrom”, dan “Statusquo”. Terlepas dari siapa yang benar, yang jelas perlu adanya suatu renungan tentang proporsionalitas suatu tuntutan dan keterbukaan untuk menerima koreksi. Karena bagaimanapun persoalan-persoalan tersebut memberikan konstribusi yang tidak kecil terhadap kohesitas berbangsa, sehingga memberikan cukup alasan tentang pentingnya pengelolaan Pertahanan keamanan negara secara profesional, ilmiah. Dengan kata lain, bahwa implementasi “Manajemen Pertahanan” merupakan tuntutan yang tidak lagi dapat ditawar. Persoalannya. Apa? dan Bagaimana? “Manajemen pertahanan”, kenyataan memang belum pernah dirumuskan sebagaimana konsep-konsep manajemen pada umumnya.

Sesungguhnya keperihatinan ini telah lama menjadi pemikiran para pemimpin di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Dephan (Pusdiklat Jemenhan), selain dengan menyelenggarakan seminar-seminar, simposium atau saresehan yang melahirkan begagai produk kajian, pokok pikiran baik tentang manajemen sebagai sebuah ilmu maupun dalam kaitannya dengan pertahanan keamanan, dengan melahirkan “pokok-pokok pikiran baik tentang manajemen modern”, Sistem manajemen sumber daya hankamneg” bahkan dengan menyelenggarakan kurus-kursus secara reguler dan khusus. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan para profesional dibidang manajemen pertahanan keamanan negara. Tentu saja ini belum cukup karena lingkupnya yang terbatas dalam lingkungan TNI/Polri dan Dephan.

Namun demikian sesungguhnya sejak lahirnya UU No. 20 Th. 1982 tentang “Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara R.I, yang dirubah menjadi UU No. 1 yang disempurnakan dengan UU No. 3 Th. 2002 tentang “Pertahanan Negara” serta UU No. 2 tentang Prajurit ABRI, Keppres tentang Organisasi AbRI dan Dephan dsb, pada hakekatnya merupakan bagian dari Manajemen Pertahanan itu sendiri, yaitu aturan pokok bagaimana mengelola pertahanan keamanan negara. Dimana yang dimaksud pengelolaan pertahanan negara menurut UU RI No. 3 Tahun 2002 adalah “segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pertahanan negara”. Melalui UU ini selain pembakuan pengertian tentang bela negara, sishankamrata hakekat dan fungsi serta pembinaan TNI, termasuk perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan serta pengendaliannya telah dibahas. Hanya saja belum merupakan suatu sistem yang utuh sebagai sebuah sistem pertahanan keamanan negara. Sebagai contoh. Ketika Undang-undang 20 Tahun 1982 tentang “Pokok-pokok Pertahanan Keamanan” diberlakukan, undang-undang tentang “rakyat Terlatih”, Linmas belum dilahirkan. Padahal peraturan tersebut merupakan kesatuan dari sebuah sistem pertahanan keamanan negara yang utuh, sehingga tentu tidak dapat dilaksanakan. Padahal manajemen pertahanan sebagai suatu sistem tidak dapat terlaksana secara efektif apa bila ada bagian dari elemen sistem tersebut tidak berfungsi. Hal ini disebabkan karena persoalan Pertahaan Keamanan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga penangananya harus komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, baik TNI sebagai komponen utama, komponen cadangan maupun komponen khusus termasuk Polri.

Acuan lain yang dapat digunakan adalah saresehan yang diselenggarakan Pusjemen pada tahun 1997 berhasil merumuskan Sistem Manajemen Sumber Daya Pertahanan Keamanan”. Dimana Manajemen Pertahanan dianggap sebagai supra sistem dari tiga sub sistem manajemen pertahanan yang terdiri dari “sistem manajemen sumber daya”, sistem manajemen pembinaan kekuatan/kemampuan pertahanan keamanan negara dan sistem manajemen penggunaan kekuatan/kemampuan pertahanan keamanan negara.

Dan bila dikaitkan dengan hakekat dari manajemen itu sendiri sebagai “suatu proses, seni dan ilmu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien”, kiranya dapat ditarik suatu rumusan bahwa apa yang dimaksud dengan manajemen pertahanan Yaitu sebagai, “Suatu proses pengelolaan sumber daya nasional menjadi sumber daya potensial, pembinaan kekuatan/kemampuan hingga penggunaannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan keamanan negara”. Dalam hal ini proses pengelolaan tersebut mengandung fungsi-fungsi manajemen. Akan tetapi manajemen pembinaan kekuatan/kemampuan pertahanan keamanan dan sub sistem manajemen penggunaan kekuatan/kemampuan pertahanan keamanan negara belum dirumuskan. Padahal penyelenggaraan pertahanan keamanan harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai suatu sistem pertahanan keamanan yang utuh. Yang outputnya tentu saja selain terwujudnya komponen kekuatan pertahanan keamanan nasional, termasuk didalamnya Warga Negara yang memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Sehingga tidak mudah diprofokasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu untuk kepentingan perorangan, kelompok atau bahkan tidak mustahil negara lain. Karena bagaimanapun fakta menunjukkan Indonesia terlanjur dianggap sebagai sebuah negara dengan rakyat yang melitan dan diakui atau tidak merupakan ancaman potensial bagi negara tertentu dibidang terorisme. Hingga tidak mengherankan apabila keberadaan IMF yang dianggap kepanjangan tangan AS, kebijaksanaannya justru malah mengacaukan perekonomian dan meletakan Indonesia pada ketergantungan yang berkepanjangan. Dimana krisis ekonomi menjadi sumber dari berbagai krisis-krisis lainnya. Pergeseran nilai menjadi krisis moral, kriminalitas, dan menjadi lahan penipuan yang subur terhadap masyarakat yang putus asa.

Kecurigaan ini menjadi masuk akal karena tidak ada satu negarapun yang dapat melakukan agresi pada negara lain tanpa alasan objektif yang dibenarkan secara internasional. Tapi jangan lupa, banyak yang dapat dilakukan melalui subersif. Dengan menghancurkan dan mengontrol perekonomian atau merusak sebuah generasi menjadi generasi “Loyo” yang tidak mampu bersaing scara intelektual melalui jalur obat psokotripika dan pornografi. Oleh karenanya dalam kondisi sulit seperti ini tidak ada lain yang dapat dilakukan selain memperkuat dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam menangkal ancaman dalam berbagai bentuk yang mengganggu integritas sebagai sebuah bangsa. Melalui suatu konsep Manajemen pertahanan negara yang diimplementasikan dalam pertahanan rakyat semesta.

Memang tidak mudah dan diperlukan banyak kepala dalam perumusannya, akan tetapi bukan merupakan hal yang mustahil. Mari duduk bersama satukan pendapat, libatkan seumua unsur inter departemen dan. Rumuskan !

Awan Tag